Tengah Malam di Puncak

Kami bersama kawan-kawan Tim Media FSPMI tengah menikmati malam di Puncak, Bogor.
Saya dan kawan-kawan Tim Media FSPMI tengah menikmati malam di Puncak, Bogor.

Menjelang tengah malam, kami yang terdiri dari belasan cowok keren digiring kepala suku, Iwan Budi Santoso menuju puncak. Awalnya saya bersemangat. Mengira di malam satu suro ini ia akan memperlihatkan kepada kami cara mencuci keris pusaka miliknya.

Tetapi perkiraan saya keliru. Ia mengatakan, “Ini bagian dari caraka malam.”

Oalah, jauh-jauh dari daerah datang ke Cisarua hanya diminta untuk ikut caraka. Mau gimana lagi, sebagai pengikut kami terpaksa manut. Apalagi Iwan dikelilingi para centeng, Sayed Masykur dan Gue Herveen.

Sementara kami kebanyakan dari kami berasal dari daerah. Ada kawanRumah Rakyat dan Ipang Kusumo Asmoro Diharjo dari Jawa Timur sertaBung Darmo Juwono dari Kepulauan Riau. Lainnya, berasal dari DKI Jakarta (Agung Andrasta Djangkaru), Tangerang ( Kiki Ayah Arief dan Ramadhani F. Chuky). Ikut bersama kami seorang kawan dari Aceh, Depok, dan Bekasi.

Berbincang hingga pagi
Berbincang hingga pagi

Puncak, tengah malam itu dingin. Anak-anak muda duduk bergerombol. Sebagian berdua-duaan. Duduk berdekatan. Jalanan basah. Beberapa saat yang lalu baru saja turun hujan. Setidaknya ada sedikit hiburan, terlebih ketika menyadari dengan berjalan kaki bisa menghangatkan badan. Ditambah dengan hati yang emosi, kami seperti mendapatkan api.

Melihat saya menggigil, Herveen yang membawa selimut tebal dari kamar tempat kami menginap terlihat nyaman. Dengan senyumnya yang manis, ia menawari saya berada dalam satu selimut. Saya mendelik. Emang saya cowok apaan?

Setelah puas berada di puncak, kami kembali ke penginapan. Tiba jelang pukul 3 dini hari dan langsung menuju tempat tidur. Tak biasanya, saya bermimpi. Kali ini tentang rencana pemerintah yang sudah memastikan akan segera mengesahkan RPP terkait upah yang isinya semakin menjauhkan buruh dari cita-cita sejahtera.

Ketika saya terbangun dan mengingkat kembali kejadian semalam, saya masih berharap itu hanya sekedar mimpi….

‪#‎SelamatkanUpahBuruhIndonesia‬
‪#‎TolakUpahMurah‬
‪#‎SUBITUM‬

IMG_9527

Tragedi Gelas Pecah (3)

Ketika saya datang, beberapa orang sedang tiduran di tenda perjuangan. Sebagian yang lain bermain remi. Tetapi tidak sedikit yang sedang ngobrol dengan kawan sendiri. Wajah-wajah lelah terlihat dari raut muka mereka. Saya bisa memahami. Pemogokan yang mereka lakukan sudah memasuki bulan ketiga, tetapi tanda-tanda penyelesaian belum juga terlihat nyata.

Mereka menggelar tikar. Kami duduk melingkar. Setelah itu ngobrol ngalor-ngidul, terutama yang terkait dengan kasus yang sedang mereka hadapi.

“Sebenarnya tidak ada keinginan dari kami untuk melakuan mogok kerja. Cukup pemogokan yang kami lakukan pada tahun 2012 lalu,” katanya.

Kemudian ia menuturkan, sebelum perundingan pembaharuan PKB sempat menyampaikan. “Kalau saja ada itikad baik dari kedua belah pihak, tidak sampai seminggu perundingan sudah bisa selesai.”

Ketika asyik ngobrol, seseorang menanyakan apakah saya bersedia dibuatkan kopi.

“Kopi hitam ya,” jawab saya.

Tak berapa lama, ia mengantarkan kopi panas dalam segelas plastik.

“Apa sih yang dituntut dalam pemogokan ini,” saya rasa, ini adalah pertanyaan paling penting untuk ditanyakan.

Ada empat tuntutan dalam mogok kerja yang mereka lakukan: Pengusaha wajib menaikkan upah tahun 2015 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKB, batalkan PHK dan pekerjakan kembali pekerja bagian Fit Mate serta bayarkan upah mereka, dan hentikan semua perselisihan pembaharuan PKB periode 2015 – 2106. Satu lagi yang menjadi tuntutan kami, hentikan dan cabut kasus pidana terhadap pengurus.

“Apakah kasus pidana yang dimaksud terkait dengan tragedi gelas pecah itu?” Tanya saya.

Dia membenarkan. Detak jantung saya berdetak lebih kencang. Seperti ada sesuatu yang membetot emosi. Kriminalisasi?

“Padahal di hari ketika kejadian tersebut, kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Bahkan Ketua Tim Perunding dari pihak pengusaha sudah menyampaikan jika tidak akan ada pelaporan kepada pihak kepolisian,” keluhnya.

Kemudian dia bercerita tentang mogok kerja yang dilakukannya pada tahun 2012. Alasan pemogokannya hampir sama dengan sekarang. Terkait dengan perundingan PKB yang tidak berhasil mencapai kesepakatan. Hanya, memang, di tahun 2012 itu mogok kerja baru berjalan 2 hari, saat kedua belah pihak sudah tercapai titik temu.

“Ada pihak yang menyalahkan mogok kerja yang kami lakukan,” keluhnya. Alasannya macam-macam. Mulai dari PUK arogan, kurang sabar, hingga tidak tahu diri karena kondisi ekonomi sedang terpuruk. Bahkan ada anggota yang membelot. Tidak ikut dalam pemogokan.

Dia membantah semua tuduhan itu.

“Perundingan bipartit mengenai kenaikan upah kami lakukan sebanyak 17 kali. Sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan 2 Juli 2015. Selama kurang lebih 4 bulan kami berunding, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Kurang sabar apa kami?”

Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2004, apabila selama jangka waktu 30 hari telah dilakukan perundingan tetapi tidak tercapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.

“Perundingan yang kami lakukan bukan hanya 30 hari. Tetapi berlangsung lebih dari 120 hari,” tegasnya.

Tidak hanya tentang upah. Perundingan PKB bahkan sudah dilakukan sebanyak 41 kali. Terhitung sejak pembahasan tata tertib, tanggal 27 Oktober 2014.

“Tuntutan kami tidak berlebihan. Kami hanya menghendaki kenaikan upah sesuai dengan isi PKB,” tuturnya. Mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor bahkan sudah memerikan anjuran agar pengusaha melaksanakan/mentaati isi PKB. Tetapi anjuran itu tak diindahkan. (*)

Tragedi Gelas Pecah (2)

“Insya Allah siap jemput di Rambutan,” begitu pesan pendek yang saya terima, ketika dia mengetahui rencana perjalanan saya ke Bogor.

“Merepotkan tidak, Bung?”

“Aman. Tidak merepotkan,” jawabnya.

Begitulah, banyak sekali kemudahan yang saya dapatkan. Ketika saya membutuhkan data-data awal, dengan segera saya dikabari jika data tersebut sudah dikirim. Lalu tanpa diduga sebelumnya, seseorang menawarkan diri untuk menjemput saya.

Mendatangi sebuah destinasi yang sama sekali belum pernah dikunjungi sebelumnya, bagi saya sudah biasa. Dalam hal ini, saya tidak merasa canggung ketika harus melakukannya sendirian. Justru dengan begitu, saya bisa lebih mendalami apa yang sesungguhnya terjadi. Semacam melakukan espedisi, perjalanan ilmiah ke sebuah daerah untuk menangkap sebuah kisah.

“Kami mulai melakukan mogok kerja sejak tanggal 4 Agustus 2015,” katanya. Setelah beberapa saat terdiam, dia melanjutkan kata-katanya, “Dan recananya baru akan kami akhiri pada tanggal 4 Agustus 2016. Atau lebih cepat dari itu jika Pengusaha memenuhi tuntutan kami.”

Bersama kawan-kawannya, dia berada di tenda perjuangan yang didirikan di depan perusahaan. Disana, mereka berjaga 24 jam. Terbagi dalam 3 sift.

“Sudah lama ya,” kata saya. Tak jelas, apakah ini pernyataan atau sebuah bertanyaan.

“Tepatnya baru 69 hari,” dia meluruskan.

69, sesuatu terlintas dalam pikiran. Dan dalam waktu itu, baginya masih baru.

“Mengapa harus mogok?” Saya langsung menuju inti persoalan.

Dia tidak segera menjawab. Matanya menerawang jauh kedepan. Seperti sedang mengumpulkan segala ingatan yang ia punya untuk merangkai cerita. Saya diam. Sabar menunggu apa yang hendak ia katakan.

Dalam hening itu, lagi-lagi seperti ada yang sedang memanggil-manggil dengan suara yang ganjil: Upah – PKB – Gelas – Pecah – Polisi – Tersangka – Mogok – PHK – Cilengsi – Bogor.

Saya memejamkan mata dan menutup telinga. Apa yang salah dari sebuah perundingan tentang upah? Adakah yang susah dari usaha untuk melakukan pembaharuan PKB, toh perundingan seperti ini bukan terjadi untuk pertamakali. Berapa rupiah harga gelas yang pecah itu, sehingga menutupi hati untuk mencari menang-kalah?

Ketika suara-suara itu semakin kecang, tiba-tiba saya terhuyung. Seperti ada yang menendang dari belakang. Terhuyung dan jatuh.

Saya bangun dan melihat sekeliling. Istri saya sedang tidur pulas, tepat di samping saya. Rupanya, tadi, tanpa sengaja gerakan kakinya menimpa badan saya. Tak berlama lama kemudian terdengar adzan Shubuh berkumandang…. (*)

Tragedi Gelas Pecah (1)

Berawal dari cerita seorang teman di Tangerang yang akan dilaporkan ke Polisi, karena ada hasil produksi yang rusak. Apa yang disebut beberapa kawan sebagai bentuk kriminalisasi itu bukan yang pertamakali terjadi. Saya mencoba mengingat-ingat, tetapi benar-benar lupa. Kapan dan dimana peristiwa yang persis sama pernah ada.

Lelah mengingat sesuatu yang sudah terhapus dalam memori, tiba-tiba saya seperti mendapat bisikan gaib: ‘tragedi gelas pecah’.

Pasca mendengar bisikan itu, saya gemetar. Kata-kata itu terus berkelebat dalam benak saya. Seperti sedang memanggil-manggil dengan suara yang ganjil.

Gelas – Pecah – Polisi – Tersangka – Lintec – Cilengsi – Bogor.

Saya membulatkan tekad untuk kesana. Masalahnya adalah, Cilengsi – Bogor adalah daerah yang asing bagi saya. Maka saya kontak Iwan, Ketua Tim Media FSPMI untuk menanyakan apakah di Bogor ada tim yang bisa dihubungi. Bagaimanapun, saya membutuhkan seseorang yang bisa menjadi penunjuk jalan.

Iwan merekomendasikan Selamet. Tetapi setelah coba saya hubungi beberapa kali, saya tidak berhasil tersambung dengannya.

Lalu saya ingat Willa. Seorang tokoh, yang untuk sementara ini bolehlah disebut sebagai penguasa Bogor. Kepadanya saya minta nomor kontak orang lapangan yang bisa dihubungi.

Dari Willa, saya mendapatkan nomor Supri. Setelah saya simpan, dari foto profil di WA, saya tahu beberapa kali pernah bertemu dengan Supri. Hanya, memang, tidak pernah berbincang mesra dengannya.

Dari sini komunikasi antara kami terjalin.

Melalui surat elektronik, Supri memberikan data yang cukup banyak kepada saya. Lebih dari cukup untuk bisa memahami bagaimana tragedi itu bisa terjadi. Bagi sebagian orang, bisa jadi data-data itu hanya berupa lembaran kertas. Tetapi bagi saya, tidak. Disana tersimpan kisah yang luar biasa indah. Tentang keberanian, keteguhan, dan sikap pantang menyerah.

Baru kemarin, saya terhubung dengan Saipul Anwar. Saipul inilah, bersama rekannya, Prasetya Sulaiman Ali dituduh melakukan pengrusakan. Kini ia menjadi tersangka. Sejak 30 Juli 2015, keduanya dikenakan tahanan kota.

Dari ujung telpon, Saipul Anwar terdengar bersahaja. Ach, saya selalu berasa bahagia mengetahui seorang kawan di seberang sana sedang baik-baik saja. Padahal, disini saya sedang mengkhawatirkannya. Nampaknya ia sudah tahu jika saya akan menghubungi dirinya.

“Bung Supri yang memberitahu,” katanya.

Dan saat ini saya sedang mempersiapkan diri untuk melakuan perjalanan ke Bogor. Mungkin tidak hari ini, tetapi dalam waktu yang tidak lama lagi. (*)

GEBER BUMN Membukukan Kisahnya

3 Jurus jitu

Jika permasalahan outsourcing sampai membuat Komisi IX DPR RI membentuk Panitia Kerja, itu terjadi karena desakan GEBER BUMN.

Jika ada Presiden nyaris diinterpelasi gara-gara permasalahan outsourcing, itu terjadi atas desakan GEBER BUMN.

Jika Pemerintah pernah membentuk “Satuan Tugas Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Outsourcing di BUMN”, itu terjadi atas desakan GEBER BUMN.

Karena permasalahan outsourcing di perusahaan-perusahaan BUMN, Menteri BUMN serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era SBY pernah berjanji untuk menjalankan rekomendasi Panja OS BUMN. Meskipun pada akhirnya janji tinggal janji.

Tak terkecuali Jokowi. Ketika masih menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan gagah memberikan rekomendasi agar permasalahan outsourcing di BUMN segera diselesaikan. Tetapi ketika menjadi presiden, seperti tak punya nyali.

Hingga hari ini, nasib ribuan pekerja/buruh di BUMN yang di PHK belum ada kepastian, bahkan ketika rezim sudah berganti.

Buku berjudul “Perbudakan Modern di Badan Usaha Milik Negara” ini mengajak kita untuk melihat kasus-kasus perburuhan di perusahaan BUMN yang belum tuntas terselesaikan. Ditulis sendiri oleh TIM GEBER BUMN, buku ini menjadi terasa dekat. Seolah nyata di depan mata.

Maka ketika kisah itu dibukukan, Anda perlu mempertimbangkan untuk memiliki buku ini. Tentu, jika punya uang.

Bagi sebagian orang, menyimpan kenangan merupakan sebuah kebanggaan. Apalagi jika kenangan itu berkaitan dengan perjuangan untuk menghapus apa yang disebut sebagai “perbudakan di dunia modern”. Cerita semacam ini sangat seksi jika diceritakan kepada anak cucu kita, nanti.

Maka saya bisa memahami, jika kemudian ada seorang penulis biografi terkenal mengatakan, “Sejarah perjuangan bukan sekadar kisah. Ia adalah energi abadi dan penjaga semangat. Jika tak ada rangkaian ketabahan dan kegigihan di masa sulit itu, belum tentu kita masih berdiri tegak pada hari ini….”

Adalah GEBER BUMN, nama aliansi yang kisahnya diceritakan dalam buku setebal hampir 300 halaman ini. Seperti namanya, Gerakan Bersama Pekerja/Buruh di BUMN, mereka bekerja di perusahaa BUMN. Perusahaan plat merah, yang semestinya memberi contoh dalam hal ketaatan terhadap hukum, termasuk hukum perburuhan.

Hingga hari ini, ribuan orang pekerja yang menjadi korban PHK tidak memiliki kejelasan atas nasibnya. Padahal peristiwa itu terjadi beberapa tahun lalu. Janji untuk mempekerjakan kembali, mengangkat sebagai karyawan tetap, dan membayar upahnya selama proses perselisihan, hanyalah angin surga. Dusta.

Dan untuk itulah, buku yang ditulis Tim GEBER BUMN ini tidak saja menarik untuk disimpan sebagai kenangan. Lebih dari itu, ia sebagai alat untuk menyuarakan kepada dunia: KATA ADALAH SENJATA!

——————————————

Catatan: Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang cara mendapatkan buku ini, hubungi e-mail: kahar.mis@gmail.com atau HP/WA: 0856 9154 9368

Mendukung Calon Independent

1

Dalam satu kesempatan, saya pernah mengikuti “Workshop Hasil Riset Menemukan Ruang Baru Bagi Demokrasi Partisipatif”. Ada banyak hal yang kami diskusikan. Salah satunya tentang bagaimana membuka ruang, agar masyarakat bisa terlibat dalam suatu kegiatan politik. Sesuatu yang kemudian membuat saya tertarik untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik.

Maka ketika mengetahui Obon Tabroni berencana maju sebagai Bupati Bekasi melalui jalur independent, saya menaruh harapan besar kepadanya. Kata “independent” membuat saya jatuh cinta, dan kemudian tertarik untuk mendukungnya. Sungguh….

Ketika rakyat belum memiliki alat politiknya sendiri, memberikan dukungan kepada calon independent adalah pilihan yang tepat. Mengapa? Jawaban saya, sama persis dengan temuan penelitian mengenai Strategi Kandidat Pro-Demokrasi Dalam Pilkada yang dilakukan beberapa tahun lalu:

1) Secara ideal, fungsi partai politik dalam pilkada adalah mengusung kader partai sebagai kandidat kepala daerah. Tetapi yang terjadi, partai politik justru memberikan prioritas kepada kandidat dari luar partai, yang biasanya atas dasar adanya “deal-deal tertentu”.

2) Partai memanfaat institusi partai lebih sebagai “kendaraan politik”, “perahu politik”, bahkan “ajang transaksi” untuk memasukkan nominal finansial yang diklaim sebagai ongkos konsolidasi partai.

3) Partai tidak transparan dalam melakukan penjaringan atau seleksi terhadap kandidat. Hal ini ditopang dengan dominasi hierarki kepengurusan partai di tingkat pusat.

4) Dinamika kehidupan partai hanya signifikan terlihat ketika hajatan formal-prosedural akan dimulai. Sulit membayangkan entitas partai yang seharusnya hidup dari waktu ke waktu, tetapi seperti terlihat ada ketika menjelang pemilu.

5) Kandidat yang diusung partai kebanyakan dengan jelas memilih strategi menabur uang. (*)

Ingatkan Pemerintah Atas Pelanggaran Undang-undang, Malah Dibilang Rasis

11947426_1182854435064052_8993038925740936468_nSalah satu tuntutan dalam aksi #BuruhKepungIstana pada tanggal 1 September 2015 adalah menolak masuknya tenaga kerja asing “dalam kategori tanpa keahlian” di Indonesia. Penolakan ini didasarkan pada keprihatinan terhadap banyaknya buruh Indonesia yang ter-PHK, sementara para pekerja asing seperti disediakan karpet merah untuk bisa bekerja di Negeri ini.

Untuk menyebut satu contoh perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja asing adalah PT Cemindo Gemilang, di Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dalam berita yang diturunkan detik.com (9/9/2015) perusahaan ini mampu memproduksi 14 juta sak semen dalam setahun dengan nilai investasi USD 600 juta. Ada 274 pekerja asing yang saat ini bekerja di perusahaan itu.

Ketika ditanya Fahri (Wakil Ketua DPR RI), pekerja Tiongkok tak bisa berbahasa Indonesia dan Inggris.

Penyebutan kata “Tiongkok” hanya semata-mata karena mereka berasal dari sana. Bukan sebuah penegasan atas sebuah sikap, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Kalau saja mereka berasal dari Jepang, tentu akan lain penyebutannya. Meskipun demikian, ada saja yang mengatakan penolakan terhadap pekerja asing dalam kategori unskilled workers yang bekerja di Indonesia itu adalah sikap rasis.

Terhadap anggapan itu tentu harus diluruskan.

Bagi FSPMI-KSPI, penolakan terhadap tenaga kerja asing adalah kritik atas kebijakan Pemerintah yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Rasanya perlu ditegaskan, yang kita tolak adalah tenaga kerja asing dalam kategori unskilled workers. Juga, yang tidak bisa berbahasa Indonesia.

Hal ini secara jelas disampaikan KSPI dalam spanduknya sebagaimana terlihat dalam gambar: “TOLAK PEKERJA ASING Atau Wajibkan Pekerja Asing Berbasaha Indonesia.” Mengapa harus begitu? Karena ketentuannya mengatur demikian.

Dalam BAB VIII mengenai PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING sudah diatur mengenai kritieria tenaga kerja yang dapat dipekerjakan di Indonesia. Disana disebutkan, penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal. Bukan seperti yang terjadi saat ini, pintu bagi masuknya tenaga kerja asing dibuka selebar-lebarnya. Dalam hal ini, temuan Fahri soal pekerja Tiongkok yang tidak bisa berbahasa Indonesia, mengkonfirmasi adanya pelanggaran itu.

Kepmenaker Nomor KEP- 20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing juga dengan tegas dikatakan, tenaga kerja asing yang dipekerjakan wajib memenuhi persyaratan, bisa berbahasa Indonesia. Tentu tidak hanya itu syaratnya. Mereka juga harus memenuhi kewajiban mengenai standar kompetensi, yaitu kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja warga negara asing antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia.

Disebutkan, pemberi kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenga kerja kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. Hal ini dilakukan, agar tenaga kerja pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan sehingga pada waktunya diharapkan dapat mengganti tenaga kerja asing yang didampinginya. Apabila para tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia tidak memiliki keahlian sebagaimana tersebut, bagaimana mungkin akan terjadi alih teknologi dan alih keahlian? Sedangkan jumlah pencari kerja jumlahnya membludak, yang rasanya, bisa dipenuhi tanpa harus mendatangkan tenaga kerja asing.

Begitulah sikap kita. Bukan didasarkan atas kebencian, apalagi sentimen terhadap ras tertentu. Sebagai anggota IndustriALL Global Union yang beranggotakan kurang lebih 50 juta pekerja di 140 negara, tentu FSPMI percaya, kaum buruh sedunia harus bersatu. Kita sedang mengingatkan kepada pemerintah, bahwa saat ini sudah lebih dari 50 ribu pekerja di PHK. Jutaan orang menganggur. Tetapi mengapa tenaga kerja asing dalam kategori unskilled workers seperti diberi kemudahan untuk bekerja di negeri ini? (*)

Tulisan ini pernah dipublikasikan disini:

Ingatkan Pemerintah Atas Pelanggaran Undang-undang, Malah Dibilang Rasis

Perang Melawan Perbudakan

Jaba GarmindoKemarin, Selasa 8 September 2015, saya menghadiri persidangan di PHI Serang dalam perkara Nomor 18/Pdt.SUS-PHI/2015/PN.Srg. Ini adalah perkara antara Hasanudin dkk (67 orang) melawan PT. Indoseiki Metalutama (Ismu) dan PT. Akita Semesta (Akita). Agenda persidangan adalah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat, Hasanudin dkk.

Tidak tim kuasa hukum. Kurang lebih seratus orang anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) juga hadir dalam persidangan. Mereka memberikan dukungan kepada saksi. Juga semacam pesan, agar pengadilan dalam memeriksa perkara ini berjalan: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Masa Esa.

Pada mulanya, Hasanudin dkk merupakan karyawan outsourcing dari perusahaan penyedia jasa pekerja, Akita. Karena ditempatkan di bagian produksi, maka pihak pekerja beranggapan hubungan kerja yang semula dengan perusahaan penyedia jasa pekerja berubah menjadi hubungan kerja dengan perusahaan penyedia pekerjaan, dalam hal ini adalah Ismu. Apalagi, beberapa diantara mereka sudah bekerja sejak tahun 2006. Lebih dari 8 (delapan) tahun berstatus outsourcing.

Beberapa aktivis serikat pekerja menyebut, outsourcing merupakan praktek perbudakan di dunia modern. Dan karena ia adalah perbudakan, maka semangat yang dikobarkan adalah, perang melawan perbudakan.

Dan karena ini peperangan, maka pilihan satu-satunya adalah dengan memenangkannya.

Dalam keterangannya, saksi menyampaikan dirinya bekerja di Ismu sejak tahun 2009. Ketika itu, saksi membuat lamaran kerja yang ditujukan kepada Ismu. Tak lama setelah menjalani tes, saksi diterima bekerja di Ismu tanpa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis. Satu tahun kemudian, tepatnya tahun 2010, saksi diminta menandatangani PKWT dengan Akita.  Tahun 2013, saksi kembali diminta untuk menandatangani PKWT dengan Ismu. Dan pada tahun 2015, saksi di PHK.

Selama bekerja, saksi dipekerjakan di bagian produksi. Bercampur dengan karyawan tetap yang berasal dari Ismu. Bahkan mendapatkan ID Card dan seragam kerja atas nama Ismu.

Ketika saya tanyakan, apakah ada diantara 67 orang yang saat ini mengajukan gugatan ada yang memiliki cerita sama dengan saksi? Melamar ke Ismu tetapi kemudian diminta menandatangani PKWT dengan Akita? Saksi menjawab, ada. Kemudian ia menyebut satu nama.

Semua keterangan saksi semakin menguatkan dalil-dalil yang disampaikan pihak pekerja. Bahwa pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja tidak boleh ditempatkan di bagian yang berhubungan langsung dengan produksi. Bahwa perusahaan pemborongan harus terpisah dari pekerjaan utama. Tetapi dalam kasus ini, semua ketentuan itu dilanggar. Hampir semua karyawan outsourcing ditempatkan di bagian produksi yang berhubungan langsung dengan kegiatan utama.

Ini bukan tentang Hasanudin dkk yang berjumlah 67 orang.

Ini juga bukan tentang mereka yang bekerja di Ismu.

Tetapi ini tentang nasib buruh outsourcing di Indonesia, yang dipekerjakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perkara ini akan menjadi acuan bagi pekerja di perusahaan lain dalam memperjuangkan kepastian kerja. (*)

Kahar S. Cahyono

Hari Ke-2: Kisah Yang Ditulis Enam Orang Buruh Jaba

Dari semalam, instruksi untuk kembali merapat ke Jaba kembali dikeluarkan. Bank MNC dan SBI berencana mengeluarkan asset yang sudah terjual, setelah hari Jum`at yang lalu gagal.

Di tengah-tengan situasi yang tidak menentu inilah penulisan kisah tentang Jaba dilakukan. Ada debar. Juga getar. Apalagi ketika semakin jauh meresapi pengalaman mereka.

Saya mengawali pekerjaan ini dengan memeriksa tulisan tangan dari 6 orang buruh Jaba yang diserahkan kepada Tim Media FSPMI Tangerang.

Dalam kenangan buruh-buruhnya, di awal bekerja, Jaba menjadi kebanggaan. Bisa jadi, ini masa-masa paling indah dalam hidup mereka. Bukan saja tentang banyaknya lemburan yang mereka dapatkan. Tetapi, juga, ribuan karyawan yang sebagian besar perempuan itu sedang ranum-ranumnya. Dengan berseragam biru muda dan rok sebatas lutut, konon mereka menjadi primadona. Masa muda yang berapi-api. Yang kata Sheila, “Kau raja aku pun raja….”

Dulu, karena tidak diperbolehkan menggunakan jilbab, begitu sampai di perusahaan, ada yang ketika berangkat dari rumah mengenakan jilbab. Kemudian ketika sampai, dengan terpaksa melepaskan jilbabnya di kantin perusahaan. Setelah pulang, di pojok kantin itu, dengan hati yang teriris ia menggunakan jilbabnya kembali.

Menariknya, mereka memiliki tradisi melawan. Dan perlawanan itu semakin menjadi, ketika mereka bergabung dengan FSPMI. Yang kemudian membuat mereka mampu bertahan lebih dari 6 bulan di tenda perjuangan, meski sudah tidak lagi digaji.

Diijak, dipukuli, diseret, bahkan dihujani gas air mata pernah mereka alami. Bukan sekali dua kali, di tengah malam ketika mereka berada di dalam tenda, hujan disertai angin dan petir. Dalam kondisi seperti itu, tak banyak pilihan sebagai tempat untuk berteduh. Tak ada kasur dan selimut untuk berlindung dari hawa dingin.

Saya kira, itulah benang merah dari apa yang ditulis oleh 6 orang yang saya sampaikan tadi. Setelah saya tuliskan kembali, menjadi tulisan sepanjang 1.464 kata. Dalam bayangan saya, Setelah dikembangkan dan ditambahkan dengan hasil wawancara untuk memperkaya informasi, jumlah itu akan menjadi 3-5 kali lipatnya.

Awal yang baik….

Hari Ke-1: Menulis Jaba

foto (8)Kemarin, Rapat Akbar FSPMI se-Provinsi Banten diselenggarakan di Jaba Garmindo. Presiden FSPMI Said Iqbal hadir dalam rapat sore itu. Melalui orasinya yang selalu berapi-api, dia memberikan penjelasan tentang isu perjuangan FSPMI tahun 2015-2016: JAMPETUM + K3. Sebuah pertemuan yang dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan seluruh kekuatan organisasi, jelang aksi nasional 1 September 2015.

Saya tak akan menulis tentang apa makna JAMPETUM + K3. Kali ini, saya lebih tertarik untuk menulis tentang Jaba. Sebuah kata yang akhir-akhir ini sering kita sebut ketika hendak mencari tempat untuk melakukan konsolidasi.

Saya memaknai Jaba sebagai tempat yang didalamnya tersimpan beribu kenangan. Kenangan selama lebih kurang 30 tahun buruh-buruh disini mengabdikan dirinya. Dan meskipun waktu 30 tahun bukanlah durasi yang lama dibandingkan dengan sejarah peradapan umat manusia, tetapi dalam rentang waktu itu penuh dengan cerita. Tawa dan air mata.

Dan pada pada saat yang bersamaan, dari tempat ini memancarkan sejuta harapan. Harapan tentang terkabulnya semua do`a yang dipanjatkan dari tenda-tenda perjuangan. Harapan tentang terpenuhinya sebuah janji: “Bahwa kita akan memenangkan pertarungan ini.”

Berbicara tentang Jaba, saya kembali teringat dengan tulisan beberapa kawan yang melukiskan kisahnya selama bekerja disini. Tim Media, beberapa waktu lalu meminta agar kawan-kawan Jaba menceritakan pengalamannya selama berada di tenda perjuangan. Selain untuk mengisi waktu, ini dimaksudkan agar uneg-uneg mereka keluar.

Kawan saya, Kiki, sudah beberapa kali menyampaikan jika ia sudah mengumpulkan foto tentang perjuangan kawan-kawan Jaba. Kami sepakat pada satu hal, “Suka duka selama 6 bulan lebih berada di tenda perjuangan harus terdokumentasikan.” Namun karena kami memiliki kesibukan masing-masing, selalu bingung darimana hendak memulai proyek ini.

Maka pagi ini saya putuskan, terhitung hari ini saya akan mulai menuliskan kisah tentang Jaba. Targetnya, buku ini akan selesai dalam 60 hari kedepan. Saya tak tahu, apakah hingga 24 Oktober 2015 nanti akan ada cukup waktu untuk menyelesaikannya. Tetapi saya tahu, jika tak memulai, maka tak akan pernah sampai.

Meniru apa yang pernah dilakukan Dee ketika menulis Perahu Kertas, saya akan melaporkan hari demi hari perkembangan proyek penulisan ini.

Dan akhirnya, saya hanya bisa berharap pada diri sendiri, semoga konsistensi saya terjaga…