Peduli

Aksi di Kantor Gubernur Banten dihiasi hujan lebat. Daripada mengutuk alam, pilihannya adalah berkompromi dengan hujan. Basah-basahan sekalian.

Setelah tim loby menyampaikan aspirasi dan kembali lagi ke barisan massa aksi, saya melihat handphone. Ada 20 panggilan tak terjawab. Juga pesan dari beberapa kawan yang berada di PHI. Memang, di saat yang bersamaan, ada 2 persidangan yang tengah berlangsung: satu perkara dari kawan-kawan Serang, satu lagi dari Tangerang.

Sebelumnya, kami sudah berkoordinasi untuk berbagi tugas. Saya yang ditunjuk mewakili FSPMI sebagai tim loby ikut aksi, dan kawan-kawan tim advokasi FSPMI Tangerang berada di PHI, yang hari itu agendanya adalah pembuktian.

Kehabisan pulsa untuk menelpon balik, saya mengirimkan sms ke Bendahara PC, Bung Narya. Minta agar pulsa saya diisi. Meski saya tahu, di hujan lebat seperti ini, Sunarya yang juga ikut aksi akan menyimpan handphone-nya. Jadi pesan saya tak mungkin di baca.

Beberapa menit kemudian, di handphone saya ada panggilan masuk. Kawan-kawan di PHI, mengabarkan jika saya ditunggu. Teman yang saya minta untuk mewakili ditolak oleh majelis.

Dengan pakaian basah kuyup, saya datang ke PHI. Memakan waktu 5 menit (jika ngebut) dari tempat aksi. Hujan masih deras.

Sesampainya di PHI, saya disambut Kristian Lelono, Tungga Sofi Sadewa, dan Must Akhmad Isroil. Ada juga kawan Ramadhani F. Chuky dari GM Free Graph dan beberapa kawan dari FSPMI Serang. Tanggap ing sasmita, lan limpat pasang ing grahita melihat saya basah kuyup, Bung Kris meminjamkan baju bersih. Juga jas kebesarannya. Akhirnya, saya bisa masuk ke ruang sidang dengan hati yang lapang.

Sejujurnya, hal-hal kecil seperti ini kerap kali menyentuh hati saya. Kerelaan untuk saling membantu. Kepedulian dan kesediaan untuk berbagi peran. Diatas semua itu, apa yang kita kerjakan sesungguhnya saling terkait dan menguatkan. Memijam kalimat beberapa kawan, kita ini bersaudara walau tak sedarah.

Kawan-kawan yang hari itu bertugas ke PHI, saya yakin dalam hati kecilnya lebih memilih ikut aksi. Berada di tengah-tengah gegap gempita 12 mokom yang berjejer di KP3B dan dilihat oleh banyak anggota. Bandingkan ketika mereka berada di ruang “sunyi” benama PHI. Tetapi ia menyingkirkan egoisme dan kegembiraannya, demi membela kawan-kawannya yang di PHK. Jika disuruh memilih, mungkin Chuky si wartawan KP itu akan lebih banyak mendapatkan berita bagus ketika meliput aksi, ketimbang meliput jalannya persidangan. Bahkan, sosok seperti bung Ade Taufiq yang selalu standby di Sastra Plaza adalah orang sosok yang berjasa untuk memastikan kelancaran administrasi organisasi.

Ada istilah total football. Tidak selayaknya penyerang yang baik berada di barisan belakang menunggu gawang. Pun begitu sebaliknya. Apapun peran kita, sepanjang itu untuk kepentingan kaum buruh adalah mulia.

Di sela-sela kepala berat karena efek masuk angin, entah mengapa, pagi ini saya merasa perlu mengutip kalimat Puthut Ea, seperti di bawah ini:

“Kita mungkin sering hanya karena memikirkan eksistensi, egoisme, kepentingan diri, lupa bahwa kadang semua itu punya implikasi kepada orang lain. Seakan, hanya demi kehebatan kita, tak perlu peduli pada beban yang mesti ditanggung oleh orang lain. Tak peduli pada beban orang-orang terdekat kita, bahkan yang punya niat dan perbuatan baik kepada kita.

Egoisme sering melukai orang-orang yang kita cintai, menciderai orang-orang yang punya kebaikan hati. Diam-diam kita telah begitu kejam kepada mereka. Seakan boleh melakukan apa saja, boleh tidak bertanggungjawab, boleh tak acuh.

Diam-diam kita lupa menjadi manusia…”

Aksi Lagi

12322462_10204796593508832_1232379574384670632_oSabtu sore, kemarin, di sela-sela rapat konsolidasi, saya berdiskusi dengan beberapa kawan. Kami melakukan sedikit refleksi terhadap dinamika yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini. Ada evaluasi, kemudian lebih banyak membahas tentang langkah-langkah yang sebaiknya diambil, kedepan.

Konsolidasi seperti ini sering dilakukan. Terbuka. Siapa saja boleh datang. Tak peduli, meskipun kamu adalah anggota. Hampir pasti, setiap yang hadir diberi kesempatan untuk berbicara. Setiap orang akan di dengar pendapatnya.

Setelah tidak ada lagi yang memberikan pandangan, barulah kemudian keputusan ditetapkan. Berdasarkan catatan saya, mereka yang merasa memiliki gagasan hebat justru diam ketika kesempatan untuk itu diberikan. Malah, sebagian besar tidak hadir dalam forum-forum pengambilan keputusan seperti ini.

Berkhotbah tentang kebenaran dan sikap militan sambil ongkang-ongkang kaki sungguh nikmat sekali. Apalagi jika suara-suara itu hanya muncul di ruang sunyi tetapi tak bernyali ketika harus berhadap-hadapan. Sikap seperti ini, menurut seorang kawan dalam diskusi kemarin: “Cermin dari seorang pengecut yang sempurna!”

“Ora urus,” kata seorang teman, menanggapi.

Hal yang menarik, ketika kemudian forum memutuskan aksi ke DPR RI, besok, menggunakan sepeda motor. Bagi yang punya ninja bisa dibawa. Termasuk, yang memiliki mobil pribadi bisa ikut serta. Dampak buruk PP 78 bukan sekedar pengaturan tentang upah. Tetapi juga tentang demokrasi yang dikebiri, hak asasi, dan rezim yang semakin represif. Jika sudah bicara demokrasi dan hak asasi, siapa saja harus marah. Biar kelas menengah atas yang ngehek itu tahu, buruh yang katanya sudah bergaji tinggi masih berani. Lah, mereka punya apa? Melakukan apa?

Ini ide yang menarik. Meski beresiko tinggi. Biasanya, aksi naik bus. Tinggal duduk, tidur, dan sampai.

“Kami sudah nggak punya biaya untuk sewa bus,” keluh beberapa kawan. Apalagi mereka juga harus mempersiapkan anggaran untuk Kongres di Surabaya, yang akan dilaksanakan dua bulan lagi. Dalam hal ini, menggunakan motor untuk datang ke Jakarta menjadi solusi. Sekaligus untuk meningkatkan partisipasi peserta aksi.

Hal lain yang menggembirakan adalah adanya kesepakatan dari seluruh serikat pekerja se-Provinsi Banten untuk melakukan Aksi Bersama ke Kantor Gubernur Banten. Jika pemimpinnya sudah bersatu, atau setidaknya-tidaknya memiliki komitment yang sama terhadap perjuangan ini, rasanya langkah kita menjadi lebih indah.

Aksi bersama pasca mogok nasional ini sekaligus memberikan sinyal kuat, bahwa mogok nasional kemarin bukan klimaks. Ia hanyalah satu rangkaian, dan masih ada rangkaian panjang berikutnya. (*)

 

Menyampaikan Pesan Pemogokan

Suasana Konsolidasi Nasional Jelang Mogok Nasional di LBH Jakarta, 12 Nopember 2015 | Foto: Kascey

Ada banyak serikat buruh yang hadir, ketika Komite Aksi Upah- Gerakan Buruh Indonesia (KAU-GBI) melakukan Konsolidasi Jelang Mogok Nasional di LBH Jakarta. Selama konsolidasi berlangsung,  saya melihat wajah-wajah penuh semangat. Bergairah. Apalagi, pada hari itu, KAU-GBI secara resmi berencana mengumumkan secara terbuka, tanggal mogok nasional.

Konsolidasi ini diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya. Semua peserta berdiri. Sebagian besar mengepalkan tangan kiri. Menyanyikan lagu kebangsaan dengan sepenuh hati.

Saya merasa, dengan lagu itu, buruh hendak menegaskan bahwa mereka berkumpul disini bukan untuk kepentingan pribadi. Dan meskipun sebagian besar yang hadir adalah buruh, tetapi perjuangan ini juga bukan untuk didedikasikan terhadap kelompok mereka: buruh.

Ini adalah perjuangan untuk seluruh rakyat! Apapun latar belakangnya.

Lahirnya PP Pengupahan, pada saat bersamaan juga mengebiri demokrasi karena menghilangkan peran serikat buruh dalam perundingan penetapan upah minimum. Dan ketika demokrasi dikebiri, itu artinya, pemerintah menerapkan laku otoriter. Pemerintahan yang seperti ini tidak hanya merugikan buruh. Tetapi semua pilar demokrasi terancam.

Setelah Indonesia Raya, peserta disuguhkan film pendek, saat KNGB melakukan konsolidasi jelang mogok nasional tahun 2013. Ketika itu, acara diselenggarakan di Gedoeng Djoeang.

Saat melihat kembali film ini, ingatan saya tertaut pada beberapa tahun yang lalu.

Apa yang kita sebut mogok nasional bukan hal yang pertamakali kita lakukan. Meski belum sempurna, kita pernah melakukannya. Berhasil. Itulah sebabnya, konsolidasi semacam ini merupakan cara bagi Gerakan Buruh Indonesia untuk memastikan pemogokan berlangsung dengan lebih dahsyat dari yang pernah dilakukan sebelumnya.

Setelah film usai, masing-masing perwakilan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya.

 Budi Wardoyo

12240211_498454443654616_4899224767173031607_oDalam pandangan Budi Wardoyo, pemerintahan Jokowi – JK tidak hanya mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Lebih dari itu, paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah Paket Ekonomi + Paket Represif.

“Salah satu indikatornya, polisi melakukan kekerasan ketika membubarkan aksi buruh tanggal 30 Oktober 2015 di depan Istana Negara,” kata pria berambut panjang ini. Kekerasan terhadap aparat juga kerap dilakukan terhadap petani dan elemen masyarakat yang lain.

Keluarnya PP Pengupahan, mencerminkan bahwa pemerintahan yang sekarang – juga pemerintahan yang sebelumnya — berwatak kapitalis. Pemerintahan yang hanya mengabdi pada kepentingan modal dengan menekan buruh. PP Pengupahan akan semakin memiskinkan kaum buruh secara struktural.

Atas hal itu, pilihan kita sangat sederhana: Terima atau tolak!

“Dan karena kita memiliki akal sehat, maka kita memilih untuk menolak. Ini adalah tentang keadilan sosial. Maka kita tidak akan pernah main-main dengan apa yang kita perjuangkan.”

Ini adalah perjuangan jangka panjang. Kuatkan persatuan. Pastikan perlawanan ini tidak berhenti di tengah jalan.

Yoyok, demikian dia biasa dipanggil, mengaku bangga dengan sikap yang ditunjukkan gerakan buruh Indonesia. Buruh tidak takut dengan kekerasan yang dilakukan aparat. Ini bisa dilihat dari aksi-aksi yang semakin marak di semua daerah.

“Saya banyak bertemu dengan kawan-kawan dari berbagai daerah. Mereka menyatakan siap tempur,” katanya. Penuh kepercayaan.

Dia juga sadar. Perjuangan ini penuh dengan resiko.

“Tetapi kita akan ambil resiko itu,” tegasnya.

Kemudian ia melanjutkan, “Semakin kita kuat, resiko itu akan semakin kecil. Tetapi apabila kita tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan persiapan, maka resikonya akan besar.”

Untuk itu, Yoyok meminta agar setiap orang yang hadir dalam konsolidasi ini mengambil inisiatif dengan memperluas dan membesarkan gerakan.

“Waktu kita semakin sedikit. Segera lakukan konsolidasi di setiap pabrik dan kawasan. Masuklah dalam komite pemogokan di tiap-tiap daerah. Lakukan konsolidasi dan sebarkan melalui semua media yang kita punya,” tandasnya.

Rezim yang bengis harus kita hadapi dengan persiapan yang baik. Berkaca pada pengalaman mogok nasional tahun 2012 dan 2013, jika ada preman yang menyerang kita, kita harus serang balik mereka. Apa yang kita lakukan adalah untuk melindungi diri sendiri. Kalau kita mundur, justru kita akan semakin hancur.

Herry Hermawan (FSPASI)

905697_10205380666499366_2760804561950566578_o“Pertemuan hari ini untuk merapatkan barisan, menjelang dilakukan mogok nasional,” demikian kata Presiden FSPASI Herry Hermawan, ketika mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangan politiknya.

Dan mogok nasional, kata Herry, merupakan salah cara yang akan dilakukan buruh untuk melawan kebijakan yang bersifat eksploitatif terhadap dirinya.

Menurut pria yang mengenakan baju batik ini, investasi tidak bisa menjadi solusi atas permasalahan negeri ini. Apalagi jika untuk meningkatkan investasi, yang dilakukan pemerintah adalah dengan menekan upah.

“Ini tercermin dari adanya paket kebijakan ekonomi, yang seluruhnya dipersembahkan kepada pengusaha dengan menekan buruh.”

Tidak hanya tentang upah. Berbagai kebijakan terus dibuat untuk melemahkan gerakan. Sebagai contoh, Gubernur Ahok sempat membuat Pergub yang melarang demonstrasi selain di 3 tempat yang sudah ditentukan. Bahkan Kapolri ikut-ikutan membuat Surat Edaran untuk menanganihate speech. Baginya, semua ini adalah langkah awal yang dilakukan pemerintah untuk perlahan-lahan menjadi diktator.

Melihat fakta-fakta itu, sikap buruh sudah jelas: “Lawan kebijakan yang tidak berpihak terhadap rakyat!”

Roni (BEM Se-Indonesia)

12240448_10205380661339237_3023776370395609090_oTidak hanya buruh. Konsolidasi jelang Mogok Nasional juga dihadiri oleh Koordinator BEM se-Indonesia Regional Jabodetabek dan Banten, Roni.

“Kami, mahasiswa dan buruh, sama-sama berjuang untuk melawan pemerintahan yang cenderung otoriter,” katanya.

Menurut Roni, kebijakan pemerintah nyaris tidak ada yang pro terhadap rakyat. Bahkan, pihaknya pernah mengadakan survey, yang hasilnya, 60% mahasiswa tidak puas terhadap kinerja Jokowi – JK.

Di bidang hukum, misalnya, pemerintah justru melemahkan institusi KPK. Sumber daya alam Indonesia tidak lagi kita kuasasi, karena pemerintah justru memberikannya kepada asing untuk dikelola. Dan sudah barang tentu, sebagian besar keuntungannya untuk mereka.

“Pemerintah mengatakan, kerja, kerja, dan kerja. Tetapi itu hanya jargon. Tidak ada yang kerja mereka tidak terlihat hasilnya.” Melihat fakta-fakta itu, kata Roni, mahasiswa mendukung mogok nasional yang akan dilakukan kaum buruh.

Ilhamsyah (KP-KPBI)

1_26Menurut Boing, begitu panggilan akrab Ilhamsyah, kita harus terus menerus menggelorakan semangat juang. Terlebih dalam situasi yang sulit seperti saat ini. Perjuangan akan panjang. Karena itu, kita harus melakukan persiapan dengan penuh kesungguhan.

Jokowi – JK, dalam hal kebijakan hanya melanjutkan kebijakan yang lama. Ini adalah kebijakan yang berkelanjutan dan tidak pernah terputus sejak Orde Baru. Pemerintahan yang sekarang hanya bekerja untuk mengeksekusi kebijakan pemerintahan sebelumnya.

“Dia hanya rezim eksekutor untuk memuluskan kaum pemodal masuk kedalam negeri,” katanya.

Keberadaan Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian global yang sedang sulit. Semuanya tersedia di negeri ini. Sumber daya alam dan penduduk yang banyak, sangat potensial menjadi pasar.

Mengutip apa yang pernah dikatakan Revrisond Basir, dalam kegiatan yang diselenggarakan KNGB tahun lalu, juga di tempat ini: “Apabila kita meminta kesejahteraan kepada mereka, sama saja dengan meminta kepada perampok.”

Untuk itu, buruh tidak boleh lagi menitipkan nasib. Saatnya kaum buruh memberikan konsep alternatif sebagai solusi terhadap segenap permasalahan bangsa.

Kita tidak bisa lagi berharap pada mereka. Sebab, setiap kebijakan yang mereka buat hanyalah topeng untuk melanggengkan kekuasaan. Mereka pura-pura berbuat baik untuk rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan, mengambil keuntungan yang lebih besar.

Kerena itu, makna pemogokan yang akan kita lakukan adalah untuk menghentikan eksploitasi manusia atas manusia dan perampokan sumber daya alam yang mereka lakukan. Pemogokan ini akan kita lakukan di seluruh kawasan industri. Kemudian buruh akan bergerak ke pusat-pusat kekuasaan. Bertahan. Sampai menang!

Boing mengingatkan, pelaksana dalam mogok nasional ini adalah buruh. Kita. Maka kita lah yang akan menentukan, kapan mogok nasional akan kita lakukan. Dia menilai, banyak orang yang berusaha menggembosi pemogokan ini. Meskipun demikian, semakin diragukan, persiapan di daerah-daerah justru semakin matang.

“Hari ini kita nyatakan, kita siap melakukan mogok nasional. Bahkan kita telah siap dengan kemungkinan terburuk sekalipun!”

Sulaiman Ibrahim (DPW FSPMI Lampung)

1_27Sulaiman Ibrahim adalah tokoh paling senior yang jauh-jauh dari Lampung, hadir dalam konsolidasi ini.

“Saya sudah berusia 66 tahun. Tetapi ketika hari ini mendengar semangat saudara-saudara dalam perjuangan, saya merasa kembali menjadi muda,” ungkapnya.

Dulu, kenang Sulaiman, apabila kita ngomong keras untuk mengkritik pemerintah, pasti ditangkap. Buruh demo, ditangkap. Tetapi dalam situasi seperti itu, ada orang-orang pemberani yang berjuang untuk melawan tirani. Mereka terus mengkritisi pemerintah. Tetapi menggelar demonstrasi, meskipun resikonya ditangkapi.

Atas perjuangan mereka itulah, hari ini kita bisa berkumpul disini. Kalau saja saat itu tidak ada orang-orang pemberani, Indonesia tidak akan menjadi seperti yang kita lihat sekarang.

Maka, kaum muda, bergeraklah. Sejarah sedang memanggilmu untuk melakukan perubahan.

Thomas (SBSI 92)

SBSI 92 menyatakan kesiapannya untuk terlibat dalam mogok nasional.

Menurut Thomas, buruh harus bersatu. Jika perlu, kelak satu ketika, Indonesia memiliki presiden dari kalangan buruh. Sebab dari zaman ke zaman, buruh selalu ditindas. Maka buruh harus memiliki kekuatan secara politik.

Thomas meminta agar kita semua serius dengan gerakan ini.

“Istana tidak lagi ramah terhadap kita. Setiap kita datang kesana, selalu dijaga dengan tentara dan polisi bersenjata. Untuk itu, kita tidak lagi berharap pada istana. Kita akan menentukan nasib kita sendiri, di jalanan ini!”

IMG_0007

Herman (SP JICT)

Herman, mewakili serikat buruh pelabuhan, menegaskan akan bergabung dalam mogok nasional. Jika itu terjadi, bisa dipastikan, Tanjung Priuk akan lumpuh.

Hal ini terpaksa ia lakukan, karena pemerintah sudah tidak lagi pro terhadap rakyat.

“Dia hanya pro kepada modal asing,” katanya.  Buktinya, SP JICT sudah melakukan aksi selama 3 bulan, tetapi tuntutan mereka diabaikan..

Ocul KP-FMK

“Aku Ocul, dari Komite Persiapan – Federasi Mahasiswa Kerakyatan,” katanya, mengawali pandangan politinya.

Ocul menjelaskan, bahwa mahasiswa sudah melakukan persiapan untuk mendukung mogok nasional. Mahasiswa percaya dengan pemogokan. Saat ini, posko solidaritas mogok nasional didirikan di Palu, Yogjakarta, Samarinda, dan berbagai daerah yang lain.

“Kami akan berusaha menyatukan diri. Membantu untuk meluaskan dukungan agar mogok nasional ini bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Tanggal 17 November 2015, hari pelajar dan mahasiswa seluruh dunia, KP-FMK juga akan turun ke jalan. Selain memprotes mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, mereka juga menggalang dukungan dari mahasiswa Indonesia terhadap rencana pemogokan nasional buruh Indonesia. Menurutnya, Jokowi – JK telah dengan sengaja memiskinkan rakyat Indonesia dengan mengeluarkan paket ekonomi jilid I-VI.

Dia mengatakan, KP Federasi Mahasiswa Kerakyatan juga memprotes tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap gerakan-gerakan rakyat yang berlawan. Misalnya, dalam demonstrasi buruh pada tanggal 30 Oktober 2015 yang menuntut dicabutnya PP No. 78 dibubarkan paksa oleh aparat. Dia juga memberitahu, jika pihaknya sudah membangun posko perlawanan untuk mendukung rencana Mogok Nasional.

1_26

Perwakilan KSPSI AGN

Dalam kesempatan ini, perwakilan dari KSPSI pimpinan Andi Gani, juga menyampaikan pandangannya. Menurutnya, organisasinya secara tegas menolak PP Pengupahan yang menyengsarakan kaum buruh.

“Apabila kita diam, itu artinya kita sedang mendzalimi diri sendiri,” katanya. Oleh karena itu, kalau kita tidak terzalimi, maka pilihannya adalah bersatu. Merapatkan barisan untuk kemudian bersamap-sama melakukan perlawanan.

Dia mengatakan, Jokowi dipilih oleh rakyat. Sudah seharusnya Jokowi mendengarkan aspirasi rakyat. Jika tidak, jangan salahkan jika kemudian rakyat akan menuntut itu.

“KSPSI pernah menjadi sahabat Jokowi,” katanya. Sebagai sahabat, seharusnya Jokowi mendukung kita. Tetapi, kenyataannya, dia justru membuat kita kecewa. (*)

Catatan Ketenagakerjaan: Kahar S. Cahyono

 

Tragedi Gelas Pecah (3)

Ketika saya datang, beberapa orang sedang tiduran di tenda perjuangan. Sebagian yang lain bermain remi. Tetapi tidak sedikit yang sedang ngobrol dengan kawan sendiri. Wajah-wajah lelah terlihat dari raut muka mereka. Saya bisa memahami. Pemogokan yang mereka lakukan sudah memasuki bulan ketiga, tetapi tanda-tanda penyelesaian belum juga terlihat nyata.

Mereka menggelar tikar. Kami duduk melingkar. Setelah itu ngobrol ngalor-ngidul, terutama yang terkait dengan kasus yang sedang mereka hadapi.

“Sebenarnya tidak ada keinginan dari kami untuk melakuan mogok kerja. Cukup pemogokan yang kami lakukan pada tahun 2012 lalu,” katanya.

Kemudian ia menuturkan, sebelum perundingan pembaharuan PKB sempat menyampaikan. “Kalau saja ada itikad baik dari kedua belah pihak, tidak sampai seminggu perundingan sudah bisa selesai.”

Ketika asyik ngobrol, seseorang menanyakan apakah saya bersedia dibuatkan kopi.

“Kopi hitam ya,” jawab saya.

Tak berapa lama, ia mengantarkan kopi panas dalam segelas plastik.

“Apa sih yang dituntut dalam pemogokan ini,” saya rasa, ini adalah pertanyaan paling penting untuk ditanyakan.

Ada empat tuntutan dalam mogok kerja yang mereka lakukan: Pengusaha wajib menaikkan upah tahun 2015 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKB, batalkan PHK dan pekerjakan kembali pekerja bagian Fit Mate serta bayarkan upah mereka, dan hentikan semua perselisihan pembaharuan PKB periode 2015 – 2106. Satu lagi yang menjadi tuntutan kami, hentikan dan cabut kasus pidana terhadap pengurus.

“Apakah kasus pidana yang dimaksud terkait dengan tragedi gelas pecah itu?” Tanya saya.

Dia membenarkan. Detak jantung saya berdetak lebih kencang. Seperti ada sesuatu yang membetot emosi. Kriminalisasi?

“Padahal di hari ketika kejadian tersebut, kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Bahkan Ketua Tim Perunding dari pihak pengusaha sudah menyampaikan jika tidak akan ada pelaporan kepada pihak kepolisian,” keluhnya.

Kemudian dia bercerita tentang mogok kerja yang dilakukannya pada tahun 2012. Alasan pemogokannya hampir sama dengan sekarang. Terkait dengan perundingan PKB yang tidak berhasil mencapai kesepakatan. Hanya, memang, di tahun 2012 itu mogok kerja baru berjalan 2 hari, saat kedua belah pihak sudah tercapai titik temu.

“Ada pihak yang menyalahkan mogok kerja yang kami lakukan,” keluhnya. Alasannya macam-macam. Mulai dari PUK arogan, kurang sabar, hingga tidak tahu diri karena kondisi ekonomi sedang terpuruk. Bahkan ada anggota yang membelot. Tidak ikut dalam pemogokan.

Dia membantah semua tuduhan itu.

“Perundingan bipartit mengenai kenaikan upah kami lakukan sebanyak 17 kali. Sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan 2 Juli 2015. Selama kurang lebih 4 bulan kami berunding, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Kurang sabar apa kami?”

Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2004, apabila selama jangka waktu 30 hari telah dilakukan perundingan tetapi tidak tercapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.

“Perundingan yang kami lakukan bukan hanya 30 hari. Tetapi berlangsung lebih dari 120 hari,” tegasnya.

Tidak hanya tentang upah. Perundingan PKB bahkan sudah dilakukan sebanyak 41 kali. Terhitung sejak pembahasan tata tertib, tanggal 27 Oktober 2014.

“Tuntutan kami tidak berlebihan. Kami hanya menghendaki kenaikan upah sesuai dengan isi PKB,” tuturnya. Mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor bahkan sudah memerikan anjuran agar pengusaha melaksanakan/mentaati isi PKB. Tetapi anjuran itu tak diindahkan. (*)

Tragedi Gelas Pecah (2)

“Insya Allah siap jemput di Rambutan,” begitu pesan pendek yang saya terima, ketika dia mengetahui rencana perjalanan saya ke Bogor.

“Merepotkan tidak, Bung?”

“Aman. Tidak merepotkan,” jawabnya.

Begitulah, banyak sekali kemudahan yang saya dapatkan. Ketika saya membutuhkan data-data awal, dengan segera saya dikabari jika data tersebut sudah dikirim. Lalu tanpa diduga sebelumnya, seseorang menawarkan diri untuk menjemput saya.

Mendatangi sebuah destinasi yang sama sekali belum pernah dikunjungi sebelumnya, bagi saya sudah biasa. Dalam hal ini, saya tidak merasa canggung ketika harus melakukannya sendirian. Justru dengan begitu, saya bisa lebih mendalami apa yang sesungguhnya terjadi. Semacam melakukan espedisi, perjalanan ilmiah ke sebuah daerah untuk menangkap sebuah kisah.

“Kami mulai melakukan mogok kerja sejak tanggal 4 Agustus 2015,” katanya. Setelah beberapa saat terdiam, dia melanjutkan kata-katanya, “Dan recananya baru akan kami akhiri pada tanggal 4 Agustus 2016. Atau lebih cepat dari itu jika Pengusaha memenuhi tuntutan kami.”

Bersama kawan-kawannya, dia berada di tenda perjuangan yang didirikan di depan perusahaan. Disana, mereka berjaga 24 jam. Terbagi dalam 3 sift.

“Sudah lama ya,” kata saya. Tak jelas, apakah ini pernyataan atau sebuah bertanyaan.

“Tepatnya baru 69 hari,” dia meluruskan.

69, sesuatu terlintas dalam pikiran. Dan dalam waktu itu, baginya masih baru.

“Mengapa harus mogok?” Saya langsung menuju inti persoalan.

Dia tidak segera menjawab. Matanya menerawang jauh kedepan. Seperti sedang mengumpulkan segala ingatan yang ia punya untuk merangkai cerita. Saya diam. Sabar menunggu apa yang hendak ia katakan.

Dalam hening itu, lagi-lagi seperti ada yang sedang memanggil-manggil dengan suara yang ganjil: Upah – PKB – Gelas – Pecah – Polisi – Tersangka – Mogok – PHK – Cilengsi – Bogor.

Saya memejamkan mata dan menutup telinga. Apa yang salah dari sebuah perundingan tentang upah? Adakah yang susah dari usaha untuk melakukan pembaharuan PKB, toh perundingan seperti ini bukan terjadi untuk pertamakali. Berapa rupiah harga gelas yang pecah itu, sehingga menutupi hati untuk mencari menang-kalah?

Ketika suara-suara itu semakin kecang, tiba-tiba saya terhuyung. Seperti ada yang menendang dari belakang. Terhuyung dan jatuh.

Saya bangun dan melihat sekeliling. Istri saya sedang tidur pulas, tepat di samping saya. Rupanya, tadi, tanpa sengaja gerakan kakinya menimpa badan saya. Tak berlama lama kemudian terdengar adzan Shubuh berkumandang…. (*)

Tragedi Gelas Pecah (1)

Berawal dari cerita seorang teman di Tangerang yang akan dilaporkan ke Polisi, karena ada hasil produksi yang rusak. Apa yang disebut beberapa kawan sebagai bentuk kriminalisasi itu bukan yang pertamakali terjadi. Saya mencoba mengingat-ingat, tetapi benar-benar lupa. Kapan dan dimana peristiwa yang persis sama pernah ada.

Lelah mengingat sesuatu yang sudah terhapus dalam memori, tiba-tiba saya seperti mendapat bisikan gaib: ‘tragedi gelas pecah’.

Pasca mendengar bisikan itu, saya gemetar. Kata-kata itu terus berkelebat dalam benak saya. Seperti sedang memanggil-manggil dengan suara yang ganjil.

Gelas – Pecah – Polisi – Tersangka – Lintec – Cilengsi – Bogor.

Saya membulatkan tekad untuk kesana. Masalahnya adalah, Cilengsi – Bogor adalah daerah yang asing bagi saya. Maka saya kontak Iwan, Ketua Tim Media FSPMI untuk menanyakan apakah di Bogor ada tim yang bisa dihubungi. Bagaimanapun, saya membutuhkan seseorang yang bisa menjadi penunjuk jalan.

Iwan merekomendasikan Selamet. Tetapi setelah coba saya hubungi beberapa kali, saya tidak berhasil tersambung dengannya.

Lalu saya ingat Willa. Seorang tokoh, yang untuk sementara ini bolehlah disebut sebagai penguasa Bogor. Kepadanya saya minta nomor kontak orang lapangan yang bisa dihubungi.

Dari Willa, saya mendapatkan nomor Supri. Setelah saya simpan, dari foto profil di WA, saya tahu beberapa kali pernah bertemu dengan Supri. Hanya, memang, tidak pernah berbincang mesra dengannya.

Dari sini komunikasi antara kami terjalin.

Melalui surat elektronik, Supri memberikan data yang cukup banyak kepada saya. Lebih dari cukup untuk bisa memahami bagaimana tragedi itu bisa terjadi. Bagi sebagian orang, bisa jadi data-data itu hanya berupa lembaran kertas. Tetapi bagi saya, tidak. Disana tersimpan kisah yang luar biasa indah. Tentang keberanian, keteguhan, dan sikap pantang menyerah.

Baru kemarin, saya terhubung dengan Saipul Anwar. Saipul inilah, bersama rekannya, Prasetya Sulaiman Ali dituduh melakukan pengrusakan. Kini ia menjadi tersangka. Sejak 30 Juli 2015, keduanya dikenakan tahanan kota.

Dari ujung telpon, Saipul Anwar terdengar bersahaja. Ach, saya selalu berasa bahagia mengetahui seorang kawan di seberang sana sedang baik-baik saja. Padahal, disini saya sedang mengkhawatirkannya. Nampaknya ia sudah tahu jika saya akan menghubungi dirinya.

“Bung Supri yang memberitahu,” katanya.

Dan saat ini saya sedang mempersiapkan diri untuk melakuan perjalanan ke Bogor. Mungkin tidak hari ini, tetapi dalam waktu yang tidak lama lagi. (*)

GEBER BUMN Membukukan Kisahnya

3 Jurus jitu

Jika permasalahan outsourcing sampai membuat Komisi IX DPR RI membentuk Panitia Kerja, itu terjadi karena desakan GEBER BUMN.

Jika ada Presiden nyaris diinterpelasi gara-gara permasalahan outsourcing, itu terjadi atas desakan GEBER BUMN.

Jika Pemerintah pernah membentuk “Satuan Tugas Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Outsourcing di BUMN”, itu terjadi atas desakan GEBER BUMN.

Karena permasalahan outsourcing di perusahaan-perusahaan BUMN, Menteri BUMN serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era SBY pernah berjanji untuk menjalankan rekomendasi Panja OS BUMN. Meskipun pada akhirnya janji tinggal janji.

Tak terkecuali Jokowi. Ketika masih menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan gagah memberikan rekomendasi agar permasalahan outsourcing di BUMN segera diselesaikan. Tetapi ketika menjadi presiden, seperti tak punya nyali.

Hingga hari ini, nasib ribuan pekerja/buruh di BUMN yang di PHK belum ada kepastian, bahkan ketika rezim sudah berganti.

Buku berjudul “Perbudakan Modern di Badan Usaha Milik Negara” ini mengajak kita untuk melihat kasus-kasus perburuhan di perusahaan BUMN yang belum tuntas terselesaikan. Ditulis sendiri oleh TIM GEBER BUMN, buku ini menjadi terasa dekat. Seolah nyata di depan mata.

Maka ketika kisah itu dibukukan, Anda perlu mempertimbangkan untuk memiliki buku ini. Tentu, jika punya uang.

Bagi sebagian orang, menyimpan kenangan merupakan sebuah kebanggaan. Apalagi jika kenangan itu berkaitan dengan perjuangan untuk menghapus apa yang disebut sebagai “perbudakan di dunia modern”. Cerita semacam ini sangat seksi jika diceritakan kepada anak cucu kita, nanti.

Maka saya bisa memahami, jika kemudian ada seorang penulis biografi terkenal mengatakan, “Sejarah perjuangan bukan sekadar kisah. Ia adalah energi abadi dan penjaga semangat. Jika tak ada rangkaian ketabahan dan kegigihan di masa sulit itu, belum tentu kita masih berdiri tegak pada hari ini….”

Adalah GEBER BUMN, nama aliansi yang kisahnya diceritakan dalam buku setebal hampir 300 halaman ini. Seperti namanya, Gerakan Bersama Pekerja/Buruh di BUMN, mereka bekerja di perusahaa BUMN. Perusahaan plat merah, yang semestinya memberi contoh dalam hal ketaatan terhadap hukum, termasuk hukum perburuhan.

Hingga hari ini, ribuan orang pekerja yang menjadi korban PHK tidak memiliki kejelasan atas nasibnya. Padahal peristiwa itu terjadi beberapa tahun lalu. Janji untuk mempekerjakan kembali, mengangkat sebagai karyawan tetap, dan membayar upahnya selama proses perselisihan, hanyalah angin surga. Dusta.

Dan untuk itulah, buku yang ditulis Tim GEBER BUMN ini tidak saja menarik untuk disimpan sebagai kenangan. Lebih dari itu, ia sebagai alat untuk menyuarakan kepada dunia: KATA ADALAH SENJATA!

——————————————

Catatan: Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang cara mendapatkan buku ini, hubungi e-mail: kahar.mis@gmail.com atau HP/WA: 0856 9154 9368

Ingatkan Pemerintah Atas Pelanggaran Undang-undang, Malah Dibilang Rasis

11947426_1182854435064052_8993038925740936468_nSalah satu tuntutan dalam aksi #BuruhKepungIstana pada tanggal 1 September 2015 adalah menolak masuknya tenaga kerja asing “dalam kategori tanpa keahlian” di Indonesia. Penolakan ini didasarkan pada keprihatinan terhadap banyaknya buruh Indonesia yang ter-PHK, sementara para pekerja asing seperti disediakan karpet merah untuk bisa bekerja di Negeri ini.

Untuk menyebut satu contoh perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja asing adalah PT Cemindo Gemilang, di Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dalam berita yang diturunkan detik.com (9/9/2015) perusahaan ini mampu memproduksi 14 juta sak semen dalam setahun dengan nilai investasi USD 600 juta. Ada 274 pekerja asing yang saat ini bekerja di perusahaan itu.

Ketika ditanya Fahri (Wakil Ketua DPR RI), pekerja Tiongkok tak bisa berbahasa Indonesia dan Inggris.

Penyebutan kata “Tiongkok” hanya semata-mata karena mereka berasal dari sana. Bukan sebuah penegasan atas sebuah sikap, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Kalau saja mereka berasal dari Jepang, tentu akan lain penyebutannya. Meskipun demikian, ada saja yang mengatakan penolakan terhadap pekerja asing dalam kategori unskilled workers yang bekerja di Indonesia itu adalah sikap rasis.

Terhadap anggapan itu tentu harus diluruskan.

Bagi FSPMI-KSPI, penolakan terhadap tenaga kerja asing adalah kritik atas kebijakan Pemerintah yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Rasanya perlu ditegaskan, yang kita tolak adalah tenaga kerja asing dalam kategori unskilled workers. Juga, yang tidak bisa berbahasa Indonesia.

Hal ini secara jelas disampaikan KSPI dalam spanduknya sebagaimana terlihat dalam gambar: “TOLAK PEKERJA ASING Atau Wajibkan Pekerja Asing Berbasaha Indonesia.” Mengapa harus begitu? Karena ketentuannya mengatur demikian.

Dalam BAB VIII mengenai PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING sudah diatur mengenai kritieria tenaga kerja yang dapat dipekerjakan di Indonesia. Disana disebutkan, penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal. Bukan seperti yang terjadi saat ini, pintu bagi masuknya tenaga kerja asing dibuka selebar-lebarnya. Dalam hal ini, temuan Fahri soal pekerja Tiongkok yang tidak bisa berbahasa Indonesia, mengkonfirmasi adanya pelanggaran itu.

Kepmenaker Nomor KEP- 20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing juga dengan tegas dikatakan, tenaga kerja asing yang dipekerjakan wajib memenuhi persyaratan, bisa berbahasa Indonesia. Tentu tidak hanya itu syaratnya. Mereka juga harus memenuhi kewajiban mengenai standar kompetensi, yaitu kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja warga negara asing antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia.

Disebutkan, pemberi kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenga kerja kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. Hal ini dilakukan, agar tenaga kerja pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan sehingga pada waktunya diharapkan dapat mengganti tenaga kerja asing yang didampinginya. Apabila para tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia tidak memiliki keahlian sebagaimana tersebut, bagaimana mungkin akan terjadi alih teknologi dan alih keahlian? Sedangkan jumlah pencari kerja jumlahnya membludak, yang rasanya, bisa dipenuhi tanpa harus mendatangkan tenaga kerja asing.

Begitulah sikap kita. Bukan didasarkan atas kebencian, apalagi sentimen terhadap ras tertentu. Sebagai anggota IndustriALL Global Union yang beranggotakan kurang lebih 50 juta pekerja di 140 negara, tentu FSPMI percaya, kaum buruh sedunia harus bersatu. Kita sedang mengingatkan kepada pemerintah, bahwa saat ini sudah lebih dari 50 ribu pekerja di PHK. Jutaan orang menganggur. Tetapi mengapa tenaga kerja asing dalam kategori unskilled workers seperti diberi kemudahan untuk bekerja di negeri ini? (*)

Tulisan ini pernah dipublikasikan disini:

Ingatkan Pemerintah Atas Pelanggaran Undang-undang, Malah Dibilang Rasis

Perang Melawan Perbudakan

Jaba GarmindoKemarin, Selasa 8 September 2015, saya menghadiri persidangan di PHI Serang dalam perkara Nomor 18/Pdt.SUS-PHI/2015/PN.Srg. Ini adalah perkara antara Hasanudin dkk (67 orang) melawan PT. Indoseiki Metalutama (Ismu) dan PT. Akita Semesta (Akita). Agenda persidangan adalah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat, Hasanudin dkk.

Tidak tim kuasa hukum. Kurang lebih seratus orang anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) juga hadir dalam persidangan. Mereka memberikan dukungan kepada saksi. Juga semacam pesan, agar pengadilan dalam memeriksa perkara ini berjalan: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Masa Esa.

Pada mulanya, Hasanudin dkk merupakan karyawan outsourcing dari perusahaan penyedia jasa pekerja, Akita. Karena ditempatkan di bagian produksi, maka pihak pekerja beranggapan hubungan kerja yang semula dengan perusahaan penyedia jasa pekerja berubah menjadi hubungan kerja dengan perusahaan penyedia pekerjaan, dalam hal ini adalah Ismu. Apalagi, beberapa diantara mereka sudah bekerja sejak tahun 2006. Lebih dari 8 (delapan) tahun berstatus outsourcing.

Beberapa aktivis serikat pekerja menyebut, outsourcing merupakan praktek perbudakan di dunia modern. Dan karena ia adalah perbudakan, maka semangat yang dikobarkan adalah, perang melawan perbudakan.

Dan karena ini peperangan, maka pilihan satu-satunya adalah dengan memenangkannya.

Dalam keterangannya, saksi menyampaikan dirinya bekerja di Ismu sejak tahun 2009. Ketika itu, saksi membuat lamaran kerja yang ditujukan kepada Ismu. Tak lama setelah menjalani tes, saksi diterima bekerja di Ismu tanpa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis. Satu tahun kemudian, tepatnya tahun 2010, saksi diminta menandatangani PKWT dengan Akita.  Tahun 2013, saksi kembali diminta untuk menandatangani PKWT dengan Ismu. Dan pada tahun 2015, saksi di PHK.

Selama bekerja, saksi dipekerjakan di bagian produksi. Bercampur dengan karyawan tetap yang berasal dari Ismu. Bahkan mendapatkan ID Card dan seragam kerja atas nama Ismu.

Ketika saya tanyakan, apakah ada diantara 67 orang yang saat ini mengajukan gugatan ada yang memiliki cerita sama dengan saksi? Melamar ke Ismu tetapi kemudian diminta menandatangani PKWT dengan Akita? Saksi menjawab, ada. Kemudian ia menyebut satu nama.

Semua keterangan saksi semakin menguatkan dalil-dalil yang disampaikan pihak pekerja. Bahwa pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja tidak boleh ditempatkan di bagian yang berhubungan langsung dengan produksi. Bahwa perusahaan pemborongan harus terpisah dari pekerjaan utama. Tetapi dalam kasus ini, semua ketentuan itu dilanggar. Hampir semua karyawan outsourcing ditempatkan di bagian produksi yang berhubungan langsung dengan kegiatan utama.

Ini bukan tentang Hasanudin dkk yang berjumlah 67 orang.

Ini juga bukan tentang mereka yang bekerja di Ismu.

Tetapi ini tentang nasib buruh outsourcing di Indonesia, yang dipekerjakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perkara ini akan menjadi acuan bagi pekerja di perusahaan lain dalam memperjuangkan kepastian kerja. (*)

Kahar S. Cahyono

Hari Ke-2: Kisah Yang Ditulis Enam Orang Buruh Jaba

Dari semalam, instruksi untuk kembali merapat ke Jaba kembali dikeluarkan. Bank MNC dan SBI berencana mengeluarkan asset yang sudah terjual, setelah hari Jum`at yang lalu gagal.

Di tengah-tengan situasi yang tidak menentu inilah penulisan kisah tentang Jaba dilakukan. Ada debar. Juga getar. Apalagi ketika semakin jauh meresapi pengalaman mereka.

Saya mengawali pekerjaan ini dengan memeriksa tulisan tangan dari 6 orang buruh Jaba yang diserahkan kepada Tim Media FSPMI Tangerang.

Dalam kenangan buruh-buruhnya, di awal bekerja, Jaba menjadi kebanggaan. Bisa jadi, ini masa-masa paling indah dalam hidup mereka. Bukan saja tentang banyaknya lemburan yang mereka dapatkan. Tetapi, juga, ribuan karyawan yang sebagian besar perempuan itu sedang ranum-ranumnya. Dengan berseragam biru muda dan rok sebatas lutut, konon mereka menjadi primadona. Masa muda yang berapi-api. Yang kata Sheila, “Kau raja aku pun raja….”

Dulu, karena tidak diperbolehkan menggunakan jilbab, begitu sampai di perusahaan, ada yang ketika berangkat dari rumah mengenakan jilbab. Kemudian ketika sampai, dengan terpaksa melepaskan jilbabnya di kantin perusahaan. Setelah pulang, di pojok kantin itu, dengan hati yang teriris ia menggunakan jilbabnya kembali.

Menariknya, mereka memiliki tradisi melawan. Dan perlawanan itu semakin menjadi, ketika mereka bergabung dengan FSPMI. Yang kemudian membuat mereka mampu bertahan lebih dari 6 bulan di tenda perjuangan, meski sudah tidak lagi digaji.

Diijak, dipukuli, diseret, bahkan dihujani gas air mata pernah mereka alami. Bukan sekali dua kali, di tengah malam ketika mereka berada di dalam tenda, hujan disertai angin dan petir. Dalam kondisi seperti itu, tak banyak pilihan sebagai tempat untuk berteduh. Tak ada kasur dan selimut untuk berlindung dari hawa dingin.

Saya kira, itulah benang merah dari apa yang ditulis oleh 6 orang yang saya sampaikan tadi. Setelah saya tuliskan kembali, menjadi tulisan sepanjang 1.464 kata. Dalam bayangan saya, Setelah dikembangkan dan ditambahkan dengan hasil wawancara untuk memperkaya informasi, jumlah itu akan menjadi 3-5 kali lipatnya.

Awal yang baik….